Dikbud NTB Mendapat Apresiasi Praktik Baik Penatausahaan Ijazah Secara Elektronik

Foto: Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum Pembinaan SMA Dikbud NTB, Purni Susanto, S.Pd., M.Hum.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dikbud NTB) mendapatkan apresiasi dari Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terkait praktik baik dalam penatausahaan ijazah secara elektronik.

Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan SMA Dikbud NTB, Purni Susanto mengungkapkan rasa syukurnya atas apresiasi yang diperoleh. Menurutnya, Dikbud NTB telah melakukan praktik baik yang dapat ditiru oleh provinsi lainnya.

"Kami di NTB, alhamdulillah mendapatkan apresiasi dan bahkan dijadikan sebagai salah satu provinsi yang memiliki praktik baik yang dapat ditiru provinsi lain," ungkapnya, pada Senin (13/03/2023).

Purni berharap model penatausahaan ijazah dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Ke depan, Dikbud NTB akan merekap fotokopi ijazah siswa yang sudah terdistribusikan oleh sekolah kepada siswa.

"Caranya adalah dengan meminta setiap sekolah mengirimkan fotokopi (soft copy) ijazah yang sudah diisi dan ditanda tangani kepala sekolah," jelasnya.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa upaya ini dilakukan guna antisipasi terhadap kemungkinan hilangnya ijazah siswa. Sehingga mereka tetap dapat mengurus surat keterangan pengganti ijazah dengan mudah karena dengan sekali klik pada database Dikbud NTB. Selain itu upaya tersebut juga untuk mencegah pemalsuan ijazah.

"Yang sering kami tangani adalah ijazah asli/palsu (aspal) dari hasil pengaduan masyarakat terutama saat pemilihan kepala dusun atau kepala desa. Selama ini, penatausahaan ijazah yang kami lakukan di Dinas Pendidikan Provinsi adalah dengan merekap identitas ijazahnya, misalnya nomor seri 0000125 diperuntukkan bagi siswa A di sekolah B, tanpa dilengkapi dengan fotokopi ijazah tersebut," ujarnya.

Semenjak kewenangan pengelolaan sekolah jenjang SMA dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, Dikbud NTB telah memiliki rekapan database ijazah sejak tahun 2018.

"Jadi ijazah dengan nomor seri berapapun yang terbit di wilayah NTB selama lima tahun terakhir ini pasti dengan gampang kami melacaknya, siapa pemiliknya dan dari sekolah mana asalnya," tegas Purni.

Sebagai informasi, Direktorat SMA Kemendikbudristek RI sebelumnya telah mengadakan rapat koordinasi (rakor) terkait persiapan penatausahaan Ijazah yang lebih baik pada tanggal 6-8 Maret 2023. Direktorat SMA mengundang beberapa Dinas Pendidikan Provinsi yang dinilai sudah melakukan penatausahaan ijazah secara baik.

Dinas Pendidikan Provinsi yang diundang, diantaranya Jawa Barat, DKI, Banten, NTB, Papua, dan Papua Barat. Harapan dari kementerian adalah akan ada pilot project dari beberapa Provinsi yang ada untuk model penatausahaan Ijazah secara elektronik.

Contohnya, bagaimana ijazah direkam secara akurat pendistribusiannya kepada sekolah dan siswa, penggantiannnya bila terjadi kerusakan atau kesalahan tulis, pemusnahannya, dan lainnya. Semuanya harus terdokumentasikan secara baik dan dapat dilacak dengan mudah.